By : Kaka
Selasa, 04 Januari 2011
12.45 pm
Sebelum membahas metodologi Ilmu pemerintahan, sebaiknya kita mengetahui apa itu Perintah, Pemerintah, dan Pemerintahan. Saya uraikan sebagai berikut :
- Perintah adalah kekuatan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.
- Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau Negara.
- Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.
Makna Perintah Secara Luas :
1. Pemerintah secara umum adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan Legislatif, eksekutif, dan yudikatif disuatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
2. Pemerintah secara sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
Tujuan Pemerintahan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Ilmu Pemerintahan : (Syarat-syarat Ilmu)
a. Ontologi :
Pemerintahan :
- Secara Bahasa = Perintah
- Objek materi = Manusia, antara lain :
- Bangsa (Nasional)
- Rakyat (People) “RIPE”
- Pemerintah (Gov) “RIGO”
- Formal :
- Output pemerintah (Fungsi, Efektifitas, gejala)
- Hubungan antar lembaga pemerintahan
- Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
- GOVERNED
b. Epistemologi :
- Murni
- Teoritis / empiris
- Terapan
c. Aksiologi :
- logis
- wajar
Tahap-tahap Paradigma Pemerintahan :
1. Dikaji menurut ilmu yang ada pada masanya.
Misalnya : Ilmu Politik, filsafat, Ilmu negara dll
2. Dipelajari oleh Ilmu pengetahuan yang ada pada masanya.
Misalnya : cabang-cabang ilmu politik, dll.
3. Lahir disiplin ilmu pemerintahan generasi pertama, yang masih empirik
4. Lahir ilmu pemerintahan generasi kedua yang mandiri dan didukung oleh metodologi.
5. Lepas dari disiplin Ilmu yang lain disebut Ilmu pemerintahan generasi ke tiga.
Fungsi Metodologi Ilmu Pemerintahan (MIP)
1. Ke dalam = Ilmu pemerintahan melalui MIP mampu menguji & mengoreksi, mengembangkan ilmu pemerintahan.
2. Ke luar = MIP diperlukan untuk mengidentifikasi untuk merekam & menggambarkan, menerangkan hubungan, menguji pengetahuan lain, meramalkan apa yang akan terjadi pada masyarakat, bangsa dan Negara.
Ø Model MIP 10, Rakyat = manusia didalam suatu negara.
Human Needs :
1. Eksistensi ------ Sivil Services (hanya oleh dan melalui negara)
2. Jasa + Barang Publik ------ Publik Services
Publik Services oleh Pemerintah :
- Privatisasi kemasyarakatan
- Otonomikasi kemasyarakatan
3. Jasa + Barang Privasi ------ Private Services
Ø Model MIP 11, Rakyat adalah manusia yang menundukan diri dan patuh kepada negara disebut warga negara.
Agar rakyat tunduk pada negara, yaitu :
1. Negara Kuat,
a) menurut David Eston dicapai :
- Melalui keseimbangan
- Melalui realisme politik / pemilu
- Melalui idealisme politik
- Melalui depolitisasi (depolitisasi partai pada Orde Baru, Golkar, dll)
- Melalui konsolidasi masyarakat
Misal : Dwi fungsi ABRI, dll.
b) Menurut Max Weber, agar negara kuat :
- Kharisma
- Tradisi
- Rasional
Ø Model MIP 12, Rakyat adalah pendiri dan pemilik negara.
Pemerintah = sebagai alat dari rakyat
Model MIP 12, Konsep Rakyat :
- Menyadarkan rakyat pada setiap program baik dalam tahap produksi, itu merupakan bagian milik rakyat.
- Rakyat harus diarahkan sebagai konsumen dari produk pemerintah.
Ø Model MIP 13, Rakyat = manusia yang paling banyak kepentingan.
Misalnya kepentingan :
- Jasa publik (oleh negara/swasta) → UUD’45, Pasal 27 – 24
- Jasa pasar (oleh negara/swasta) → UUD’45, Pasal 33 ayat 2 & 3
- Pelayanan Sipil (oleh negara)
Mekanisme pasar → Invisible hand → hukum dan permintaan pasar.
· Pemerintah dalam ekonomi :
- Bertindak sebagai wasit
- Bertindak sebagai pemain
- Bertindak sebagai penonton
· Menurut Pasal 33 = pemerintah ikut mengatur barang tata niaga
Misalnya : sembako, dll.
· Negara masih menetukan dalam tataran kebijakan.
Ø Model MIP 14, Rakyat adalah pemegang saham dan sumber-sumber Devisi negara.
Rakyat berhak dapat reward dalam bentuk Dividen.
Dividen : Pelayanan Sipil, Jasa Publik.
Ø Model MIP 15, Rakyat / manusia adalah warga organisasi sosial. (zoon politicon)
Sistem sosial :
- Kerja sama
Sistem Politik untuk mengatur mekanisme kebutuhan manusia, menghasilkan pemerintahan.
Ø Model MIP 16, Rakyat adalah dimana ada masyarakat maka diperlukan sistem politik dan sistem sosial.
Sistem Politik : mulai dari tingkat rendah RT / RW
Ø Model MIP 17, Pemerintah adalah pemegang terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat.
- Bentuk pertanggungjawaban pemerintah :
1. Accountability, antara Input dan Output, dll
2. Cause, bagaimana pemerintah harus bertindak
3. Obligation, pemerintah harus bekerja berdasarkan aturan dan Undang-Undang, bukan karena ingin dapat Reward.
Ø Model MIP 18, Pemerintah adalah semua badan yang memproduksi, memasarkan, mendistribusi alat pemenuh kebutuhan manusia.
Ø Model MIP 19, Pemerintah adalah badan profesional.
- Badan Profesional :
1. Kode etik Profesi
2. Ada pembedaan yang tegas antara posisi yang dimiliki pemerintah.
Ø Model MIP 20 :
- Pemerintah = Badan yang bertugas untuk mengatur, memenuhi, melindungi, kepentingan-kepentingan rakyat.
- Produk rakyat ada 2 macam :
1. Vote / Suara, Menutur David Eston ;
2. Feed Back, terbagi 2 macam :
a. Feed Back Positif (+), Aspirasi
b. Feed Back Negatif (-), Kudeta
- Produk Pemerintah :
1. Layanan Jasa publik (Pasal 27, 33, 34)
2. Produsen Barang-barang Private
3. Layanan Sipil
Ø Model MIP 21 :
Proses pemerintahan sejajar dengan proses distribusi, produksi, atau sama dengan proses pada perusahaan swasta.
